NOUMEA,
– Perancis mengumumkan kesepakatan bersejarah dengan Kaledonia Baru bahwa wilayah koloninya tersebut menjadi “negara” di dalam wilayah Republik Perancis.
Kaledonia Baru adalah sebuah teritori seberang laut Perancis yang terletak di Samudra Pasifik, sebelah timur laut Australia dan utara Selandia Baru
“Negara Kaledonia Baru di dalam Republik: ini adalah taruhan atas kepercayaan,” tulis Presiden Perancis Emmanuel Macron di X pada Sabtu (11/7/2025).
Macron mengatakan, setelah dua perjanjian dan tiga referendum, Kaledonia Baru membuka babak baru di masa depan dalam hubungan dengan Perancis.
Sebelumnya, Kaledonia Baru dilanda kerusuhan antara dua pihak: mereka yang ingin merdeka dan kelompok yang setia dengan Perancis.
Kerusuhan di sana pecah tahun lalu dan merenggut nyawa14 orang. Kerusuhan diperkirakan telah merugikan wilayah tersebut sebesar 2 miliar euro atau sekitar Rp 37 triliun memangkas 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Macron berulangkali menyerukan perundingan untuk memecahkan kebuntuan antara kedua belah pihak.
Para pejabat terpilih Kaledonia Baru, serta para pemimpin politik, ekonomi, dan masyarakat sipil, berkumpul di dekat Paris untuk menyusun kerangka konstitusional bagi wilayah tersebut.
Setelah 10 hari perundingan, para pihak sepakat bahwa “Negara Kaledonia Baru” harus dibentuk.
Menteri Seberang Laut Perancis Manuel Valls menyebut kesepakatan itu sebagai kompromi cerdas untuk mempertahankan hubungan antara Perancis dan Kaledonia Baru, tetapi dengan kedaulatan yang lebih besar bagi pulau Pasifik tersebut.
Perdana Menteri Perancis Francois Bayrou menyampaikan, kesepakatan tersebut masih membutuhkan persetujuan parlemen dan referendum.
Profil Kaledonia Baru
Berpenduduk sekitar 270.000 orang dan terletak hampir 17.000 km dari Paris, Kaledonia Baru adalah salah satu dari beberapa wilayah seberang laut yang masih menjadi bagian integral Perancis.
Wilayah ini telah diperintah dari Paris sejak tahun 1800-an, tetapi banyak penduduk asli Kaledonia Baru, Kanak, masih membenci kekuasaan Perancis.
Mereka menginginkan otonomi atau kemerdekaan yang lebih penuh.
Kerusuhan meletus pada Mei 2024 setelah Paris berencana memberikan hak suara kepada ribuan penduduk non-pribumi yang telah lama tinggal di sana.
Penduduk Kanak khawatir, hal ini akan menjadikan mereka minoritas permanen dan menghancurkan peluang mereka untuk meraih kemerdekaan.
Sebagai bagian dari perjanjian terbaru, penduduk Kaledonia Baru di masa mendatang hanya akan diizinkan untuk memilih setelah tinggal selama 10 tahun di kepulauan tersebut.
Referendum kemerdekaan terakhir di Kaledonia Baru diadakan pada 2021, dan diboikot oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap penduduk Kanak.
Referendum ini merupakan yang terbaru dari tiga referendum sejak 2018, yang semuanya menolak kemerdekaan Kaledonia Baru. Namun, sejak referendum 2021, situasi politik di kepulauan tersebut menemui jalan buntu.
Macron menyatakan pada awal Juni bahwa ia menginginkan proyek baru untuk Kaledonia Baru.
Kesepakatan
Perjanjian 13 halaman yang diumumkan pada Sabtu menyerukan kewarganegaraan Kaledonia Baru dan kemungkinan bagi penduduk di sana untuk menggabungkan status tersebut dengan kewarganegaraan Perancis.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, “Negara Kaledonia Baru” akan diabadikan dalam konstitusi Perancis, dan negara-negara lain dapat mengakui negara tersebut.
Kesepakatan tersebut juga menyerukan pakta pemulihan ekonomi dan keuangan yang akan mencakup pembaruan kemampuan pemrosesan nikel di wilayah tersebut.
Kedua majelis parlemen Perancis akan bertemu pada kuartal keempat tahun ini untuk memvoting guna menyetujui kesepakatan tersebut.
Hasilnya kemudian akan diajukan kepada warga Kaledonia Baru dalam referendum pada tahun 2026.
