– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan progres kinerja Kementerian PANRB sepanjang 2025 dan rencana kerja 2026 di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Di bawah kepemimpinannya, Kementerian PANRB akan terus menjadi motor penggerak transformasi birokrasi digital, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang

agile

dan berintegritas.

“Sepanjang 2025, Kementerian PANRB fokus melaksanakan sejumlah program prioritas, antara lain penataan kelembagaan, penyusunan arah reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi pemerintahan,” ujar Rini dalam keterangan resminya, Kamis (10/7/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Rini menjelaskan bahwa pada 2026, Kementerian PANRB akan fokus melaksanakan

road map

reformasi birokrasi (RB) tahap I.

Road map

tersebut mencakup penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi manajemen ASN berbasis talenta, layanan publik

omnichannel

, serta reformasi proses bisnis pemerintahan yang

agile

dan kolaboratif.

Transformasi digital juga menjadi pilar penting untuk mendukung program prioritas Presiden.

“Pada penerapan

road map

RB tahap I akan mengintegrasikan kebijakan evaluasi RB dengan kementerian/lembaga meso serta penerapan RB di level desa,” imbuh Rini.

Ia menambahkan, di tahun berikutnya, diharapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (Sakip) juga sudah bisa mulai diimplementasikan.

Sakip merupakan inisiatif untuk menyelaraskan kinerja instansi pemerintah, dari yang semula bersifat instansional menjadi kinerja bersama (

shared outcome

).

“Perubahan ini mendorong setiap kementerian/lembaga bergerak secara sinergis untuk mencapai

outcome

bersama, yaitu Target Prioritas Pembangunan Nasional,” ungkap Rini.

Transformasi digital

Dalam hal transformasi manajemen ASN, Kementerian PANRB akan memperkuat digitalisasi  pengelolaan ASN berbasis meritokrasi atau sistem merit, serta penerapan manajemen talenta.

Pada 2026, peran Kementerian PANRB dalam transformasi digital pemerintahan akan semakin diperkuat, bukan hanya melalui adopsi teknologi, tetapi juga perubahan menyeluruh pada tata kelola pemerintahan, termasuk proses bisnis, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, budaya kerja, serta pemanfaatan teknologi berupa aplikasi dan infrastruktur.

Transformasi ini juga mencakup penggunaan data dan penerapan keamanan digital untuk menghasilkan layanan publik yang optimal dan berorientasi pada pengguna.

Kementerian PANRB akan mendorong perluasan interoperabilitas data dan integrasi layanan digital yang didukung digital

public infrastructure

(DPI).

Pengembangan layanan digital juga akan dilakukan dengan fokus pada

use case

prioritas Presiden RI.

“Melalui fondasi digital ID, data

exchange

platform, dan digital

payment

, pemerintah membangun ekosistem digital yang terintegrasi untuk mempercepat pelayanan yang inklusif, cepat, dan aman, seperti dalam

use case

perlindungan sosial (Perlinsos),” tutur Rini.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan Kementerian PANRB selama ini.

Ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan serta kolaborasi dengan DPR RI semakin diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

“Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan kepada semua mitra kerja kami, baik Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maupun Ombudsman, untuk memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas yang bermanfaat bagi rakyat,” ujar Zulfikar.